TEBO – Di tengah hiruk-pikuk dunia pendidikan dan birokrasi, sekelompok pemuda yang menamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Asal Tebo (APAT) mengirimkan surat resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo. Surat itu berisi permintaan perkembangan penanganan dua kasus penting yang telah lama menjadi keresahan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Melalui surat tersebut, APAT secara terbuka menyoroti dugaan manipulasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022 dan 2023, serta penyalahgunaan dana bantuan siswa, termasuk pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP), penyimpangan dana BOS, dan pungutan berkedok komite sekolah.
“Kami menulis bukan untuk menyudutkan,” ujar Ketua APAT, Rio Andika. “Kami hanya ingin tahu sejauh mana proses ini berjalan, karena yang dirugikan adalah siswa – adik-adik kami sendiri.” Rio menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari keresahan masyarakat bawah, tanpa kepentingan politik.
Menanggapi hal ini, Kepala Kejari Tebo, Ridwan Ismawanta, membenarkan adanya temuan pemotongan dana PIP dalam jumlah kecil. Namun ia menekankan bahwa kecil di atas kertas tidak berarti kecil di kehidupan nyata seorang siswa. Pihaknya telah meminta agar dana yang dipotong tersebut dikembalikan ke kas daerah atau ke provinsi sesuai kewenangan sekolah.
Sementara untuk kasus seleksi PPPK, Kejari Tebo belum membuka banyak informasi ke publik. Namun Ridwan memastikan bahwa proses tindak lanjut tetap berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang dianggap relevan.
APAT sendiri menyatakan tidak akan berhenti pada pengiriman surat. Mereka berkomitmen terus mengawal proses hukum yang berjalan. Bahkan, jika diperlukan, mereka siap membawa aduan tersebut ke Ombudsman maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah keberanian yang diambil APAT menjadi pengingat bahwa demokrasi juga tumbuh dari suara rakyat yang bertanya. Dalam hal ini, mereka bertanya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi demi hak-hak siswa, guru honorer, dan orang tua yang percaya pada sistem yang seharusnya bersih dan adil.***
