TANJAB TIMUR – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional tahun 2024 telah usai dilaksanakan. Meskipun masih ada beberapa daerah yang tertunda pelantikannya karena menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sebagian besar kepala daerah terpilih telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025). Secara keseluruhan, terdapat 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah resmi dilantik.
Salah satu hal menarik dari Pilkada 2024 adalah meningkatnya jumlah perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah, dengan total 111 perempuan yang kini memimpin daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanah kelahiran saya. Sebagai putri daerah yang juga ketua Tim Srikandi Pemenangan Merata, saya bersama masyarakat Tanjung Jabung Timur menaruh harapan besar kepada Ibu Dilla dan Pak Muslimin untuk mewujudkan janji-janji politik mereka.
Program-program kerja yang telah disampaikan harus menjadi prioritas utama untuk direalisasikan. Sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, kepala daerah memiliki legitimasi serta otoritas yang kuat untuk memimpin daerahnya. Namun, membangun Tanjung Jabung Timur bukanlah tugas yang mudah. Dengan keterbatasan anggaran serta kompleksitas permasalahan daerah, mulai dari infrastruktur hingga sektor lainnya, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas dalam gagasan, tetapi juga kreatif dan berani berinovasi.
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada beberapa hal mendasar yang harus dipahami oleh kepala daerah terpilih, khususnya di Tanjung Jabung Timur. Pertama, pemerintahan daerah tidak hanya soal hak daerah, tetapi juga kewajiban sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Kedua, kepala daerah harus mampu mengorkestrasi kelembagaan daerah dengan menetapkan target dan capaian yang terukur. Perencanaan yang matang serta implementasi yang jelas akan menentukan keberhasilan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.
Ketiga, proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berorientasi pada pencapaian hasil. Kepala daerah harus menerapkan prinsip meritokrasi dalam manajemen SDM, termasuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, birokrasi dapat berjalan lebih profesional dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Keempat, pengelolaan keuangan daerah harus mampu menjawab permasalahan prioritas, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Tanpa perencanaan keuangan yang baik, pembangunan daerah tidak akan berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Kelima, pelayanan publik harus menjadi instrumen utama dalam memenuhi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Kepala daerah perlu memastikan bahwa layanan publik berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang diterapkan.
Selain itu, DPRD sebagai representasi rakyat juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan. Kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat realisasi program-program yang telah direncanakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, efektivitas pengawasan pemerintahan sangat bergantung pada tata kelola kewenangan yang terukur. Kepala daerah terpilih harus memahami bahwa mereka mendapatkan mandat langsung dari masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan. Untuk sukses dalam lima tahun ke depan, mereka perlu merumuskan kebijakan yang efektif, memahami kewenangan yang dimiliki, menguasai substansi urusan pemerintahan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selamat bekerja kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah Tanjung Jabung Timur yang telah terpilih. Semoga amanah dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat,” ujar Bungatan, yang juga menjabat sebagai Ketua KNPI Provinsi Jambi.
Salaming
