BUNGO – Sejumlah honorer yang tergabung dalam kategori R2 dan R3 Kabupaten Bungo menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Bungo, Jumat (24/01/2025). Aksi ini bertujuan meminta kejelasan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah, mengingat banyak dari mereka telah mengabdi puluhan tahun sebagai tenaga pendidik maupun kesehatan.
Salah satu tenaga honorer yang hadir dalam aksi tersebut menyampaikan curahan hatinya di tengah orasi. Ia mengaku telah mengabdi lebih dari 20 tahun sebagai guru, namun hingga kini masih berstatus honorer dengan gaji yang sangat minim.
“Saya sudah menjadi honorer selama 20 tahun lebih, bahkan murid-murid yang pernah saya ajarkan kini sudah lolos menjadi PPPK. Sementara kami, para guru honorer, masih berstatus sebagai tenaga komite dengan gaji Rp 300 ribu per bulan. Kami ke sini bersama kawan-kawan hanya untuk mengadu, meminta kejelasan bagaimana nasib kami ke depan,” ucapnya dengan penuh haru.
Tidak hanya dari kalangan guru, tenaga kesehatan honorer juga turut menyuarakan aspirasinya. Salah satu tenaga kesehatan mengungkapkan bahwa pekerjaan mereka menyangkut nyawa manusia, sehingga status tenaga paruh waktu tidaklah layak untuk profesi mereka.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya Bupati Bungo, segera mencari solusi bagi nasib kami para tenaga honorer. Kami ingin dimanusiakan, karena PPPK adalah harga mati bagi kami,” tegasnya.
Aksi ini mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk para pegawai di lingkungan kantor bupati yang turut menyaksikan demonstrasi tersebut. Para demonstran membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka, yang sebagian besar menyerukan keadilan dan pengangkatan mereka sebagai PPPK.
Selain tuntutan terkait status kepegawaian, para honorer juga mengeluhkan minimnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Dengan gaji yang tidak sebanding dengan beban kerja, banyak dari mereka merasa keberadaan mereka sebagai tulang punggung pendidikan dan kesehatan kurang diapresiasi.
“Kami ini bukan hanya bekerja, tapi juga mengabdi. Apalagi di bidang pendidikan dan kesehatan yang sangat penting untuk masyarakat. Pemerintah harus melihat jerih payah kami selama ini,” ujar salah satu peserta aksi.
Menyikapi aksi tersebut, pemerintah Kabupaten Bungo melalui Asisten Pemerintahan mengundang 10 orang perwakilan honorer untuk melakukan mediasi bersama pihak terkait. Mediasi ini dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi para demonstran dan mencari solusi terbaik.
“Kami mengajak perwakilan dari rekan-rekan honorer untuk berdialog, sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Kami memahami tuntutan ini, dan akan kami bahas dengan serius,” kata Asisten Pemerintahan dalam pernyataan singkatnya.
Meski perwakilan diterima untuk mediasi, sebagian besar peserta aksi memilih tetap bertahan di depan kantor bupati hingga ada keputusan yang dianggap memuaskan. Mereka berharap hasil mediasi dapat memberikan titik terang atas perjuangan panjang mereka.
Sampai berita ini diterbitkan, proses mediasi masih berlangsung. Para honorer berharap pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang adil dan berpihak kepada mereka, sehingga kesejahteraan dan status mereka sebagai tenaga profesional dapat diakui secara resmi.
Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan honorer di Kabupaten Bungo. Keberadaan mereka sebagai garda terdepan di bidang pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian yang lebih besar demi mewujudkan keadilan sosial.
Salpandri Andrey
