JAMBI – Efisiensi anggaran kini terus jadi perbincangan hangat, pasalnya berimbas langsung terhadap berbagai sendi Kementerian dan Lembaga. Di Provinsi Jambi, Kepala BPJN IV Jambi juga tak menutup kemungkinan jika terdapat beberapa proyek bakal terdampak.
Ibnu tak merinci detail paket-paket tersebut, namun meski begitu ia tetap bersyukur lantaran terhadap kontrak tahun jamak (SYC) dan paket-paket PSN semacam Jalan Tol Baleno seksi 3 sudah selesai sebelum kebijakan efisiensi anggaran.
“Sehingga paket-paket strategis yang sudah selesai tidak terpengaruh. Paling yang terpengaruh adalah paket-paket APBN SYC yang dari akhir tahun lalu direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2025 kemungkinan batal dilaksanakan (tertunda),” kata Ibnu Kurniawan, Jumat 14 Februari 2024.
Namun menurut Ibnu, sebagaimana arahan Dirjen Bina Marga PUPR pemeliharaan jalan tetap bakal jadi fokus pihaknya. Dia menegaskan tidak ada ruas jalan nasional yang tidak terpelihara, minimal untuk mengejar kesiapan jalur mudik lebaran.
“Semua pimpinan di pusat saat ini sedang berupaya agar minimal dana rutin jalan dan jembatan bisa tersedia. Kami hanya bisa berdoa supaya dananya segera turun karena semuanya sudah diputuskan oleh pak Presiden dan bu Mentri Keuangan,” katanya.
Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU TA 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR RI menjadi sebesar Rp 29.57 Triliun dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Kamis lalu 6 Februari 2025.
Pagu DIPA Kementerian PU yang semula Rp 110.95 triliun telah diefisiensikan (dipangkas) sebesar Rp 81.38 triliun, sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp 29.57 Triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp 16,31 Triliun dan rupiah murni Rp 13.26 Triliun.
Efisiensi anggaran TA 2025 tersebut menyebabkan 10 perubahan pola kerja Kementerian PU yang mencakup pembatalan kegiatan fisik SYC baru dan MYC baru yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, paperless office atau pengurangan belanja ATK, peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan rapat/seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja non operasional.
Redaksi
