Dandim 0416/Bungo Tebo Beri Motivasi Capaska 2025: Siapkan Mental Juang dan Fisik Prima Modus DO Palsu Rugikan PT KMB, Pelaku Ditangkap di Rejosari Polsek Sumay dan Forkopimcam Tanam Jagung Serentak Dukung Ketahanan Pangan Gubernur Al Haris Siap Maju Ketua KONI, Ketua KNPI Jambi: Jangan Cawe-Cawe! Tak Cuman Islamic Center 5 Proyek Multiyears Dinilai Bermasalah, Dewan Ini Berencana Lapor Temuannya ke KPK

Home / DPRD Kabupaten Tebo

Jumat, 23 Mei 2025 - 17:36 WIB

Pemda Tebo Belum Serahkan DPA, Fraksi PDI-P Minta Tindak Lanjut Bupati

TEBO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tebo hingga kini belum menerima salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Murni dan DPA Pasca Efisiensi Anggaran Tahun 2025 dari Pemerintah Daerah (Pemda) Tebo.

 

Permintaan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada 28 April 2025. Dalam rapat itu, Fraksi PDI-P secara khusus meminta penyerahan DPA Dinas PUPR Tebo baik sebelum maupun sesudah efisiensi anggaran dilakukan.

 

Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin, yang juga merupakan perwakilan Fraksi PDI-P, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemda atas permintaan tersebut. “Rekomendasi kita di dalam rapat paripurna itu belum direalisasikan. Kita masih menunggu tindak lanjut dari Bupati,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/5/2025).

BACA JUGA :  Peringati Hardiknas, Ketua DPRD Tebo Ajak Tingkatkan Mutu Pendidikan

 

Fraksi PDI-P menilai dokumen DPA sangat penting untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas PUPR. Mereka ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap program prioritas pembangunan.

 

Menurut Ihsanuddin, DPA juga dibutuhkan untuk mengevaluasi apakah anggaran digunakan sesuai dengan rencana kerja dan kebijakan yang telah disepakati bersama. “Kita ingin pastikan pelaksanaan anggaran berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” tambahnya.

BACA JUGA :  Satnarkoba Polres Tebo Kembali Menciduk Tiga Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

 

Belum adanya salinan DPA yang diminta memicu kekhawatiran adanya ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan anggaran. Fraksi PDI-P menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemda Tebo mengenai permintaan tersebut. Fraksi PDI-P berharap Bupati Tebo segera memberikan jawaban dan menyerahkan dokumen yang diminta agar pengawasan terhadap penggunaan APBD 2025 dapat berjalan optimal.***

 

Andrey ( Salpandri )

Share :

Baca Juga

DPRD Kabupaten Tebo

Hari Kenaikan Yesus Kristus, Ketua DPRD Tebo Ajak Warga Perkuat Toleransi

DPRD Kabupaten Tebo

Peringati Waisak 2569 BE, Ketua DPRD Tebo Ajak Masyarakat Jaga Toleransi dan Kedamaian

DPRD Kabupaten Tebo

Fraksi Nasdem DPRD Tebo Desak TAPD Transparan Soal Efisiensi Anggaran

DPRD Kabupaten Tebo

Sinergi Baru, Ketua DPRD dan Forkompinda Tebo Sambut Dandim 0416/Bute

DPRD Kabupaten Tebo

DPRD Tebo Fasilitasi RDP Konflik Lahan antara Warga dan PT WKS, Penertiban Lahan Dihentikan Sementara

DPRD Kabupaten Tebo

Desa Sumber Sari Jadi Pusat Panen Raya Jagung, Bupati dan Ketua DPRD Tebo Turun Langsung

DPRD Kabupaten Tebo

Wakil Bupati Tebo Terima Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2024 dari DPRD

DPRD Kabupaten Tebo

Peringati Hardiknas, Ketua DPRD Tebo Ajak Tingkatkan Mutu Pendidikan