TEBO – Polres Tebo menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral (Rakor Linsek) pada Selasa, 4 Februari 2025, di Aula Wira Asta Brata Polres Tebo. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tebo, sejalan dengan program pemerintah pusat dan Polri untuk menyiapkan polisi berbasis pertanian dan perkebunan.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tebo, AKBP Dr. I Wayan Artha Ariawan, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabid Perkebunan dan Peternakan, serta para pejabat dari Polres Tebo dan Polsek jajaran.
Dalam sambutannya, Kapolres Tebo menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional. “Ketahanan pangan merupakan program dari Bapak Presiden RI yang ditindaklanjuti oleh pimpinan kami, Polri,” ujar AKBP I Wayan Artha Ariawan. “Terkait dengan pengadaan bibit, pupuk, dan lahan, sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.”
Kapolres juga menyoroti kendala yang ada, terutama terkait dengan dana yang harus dipersiapkan dengan baik. “Ini merupakan program dari pusat, apabila program ini tidak dilaksanakan akan menjadi permasalahan,” tegasnya.
Untuk mendukung program ini, Polres Tebo telah menyiapkan personel, yaitu Bintara Penggerak Desa. Kapolres berharap seluruh jajaran dapat melaksanakan program ketahanan pangan dengan baik dan segera menunjukkan progres yang signifikan.
Dalam Rakor tersebut, Kabag SDM Polres Tebo, KOMPOL Pujiarso, S.H., menjelaskan dua program ketahanan pangan yang akan dijalankan, yaitu pemanfaatan lahan dan penanaman jagung serentak. Polres Tebo menargetkan lahan seluas 1.500 hektar untuk program ketahanan pangan komoditi jagung. Namun, kendala yang dihadapi saat ini adalah belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah daerah terkait anggaran.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, H.M. Ziadi, S.P., menyampaikan bahwa kementerian pertanian telah mengajukan bibit, pupuk, dan anggaran ke Dirjen Pertanian RI untuk lahan pertanian seluas 652 hektar. Ia juga berharap adanya kerjasama sinergis antara Kapolsek dengan BPT dan PPL di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Abdul Malik, S.Pt., M.E., menjelaskan alokasi anggaran 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan. Namun, dari total anggaran yang tersedia, baru dua desa yang mengajukan anggaran untuk ketahanan pangan. Ia menargetkan setiap desa memiliki lahan minimal 5 hektar untuk ketahanan pangan.
Kabid Perkebunan dan Peternakan, Mugi Setia Ningsih, menyampaikan potensi lahan perkebunan yang ada, seperti di PT. RAU dan PTPN IV. Ia juga menyebutkan program peremajaan sawit rakyat yang akan dikerjakan pada tahun 2025 sebagai potensi lahan untuk mendukung ketahanan pangan.
Rakor diakhiri dengan sesi tanya jawab dan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kegiatan berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
