JAMBI – Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi, SE., M.Si., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Mayang Mangurai, Bappeda Provinsi Jambi, Rabu (16/4/2025).
Musrenbang RKPD ini merupakan forum strategis tahunan yang mempertemukan seluruh kepala daerah se-Provinsi Jambi, perwakilan kementerian/lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nazar Efendi menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan dari Kabupaten Tebo, di antaranya infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan sektor pertanian dan UMKM.
“Pemerintah Kabupaten Tebo siap bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Usulan kami fokus pada kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Nazar Efendi.
Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 ini mengusung tema “Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional dan target-target pembangunan daerah.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Jambi, Drs. Abdullah Sani, Mpd.i yang dalam sambutannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program-program pemerintah tepat sasaran.
Selain kepala daerah, musrenbang juga dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD Provinsi Jambi, perwakilan DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya. Diskusi panel dan pemaparan program prioritas turut menjadi bagian dari agenda kegiatan.
Wakil Bupati Tebo berharap, hasil Musrenbang ini dapat menjadi dasar penyusunan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2025 yang lebih aspiratif, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Tebo.
Dengan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sinergi pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dapat semakin kuat untuk mendorong percepatan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.***
