JAMBI,INFONEGERIJAMBI.COM – Krisis keuangan terus menghantui Pemerintah Provinsi Jambi, bahkan di tahun 2025 nanti Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi mengalami penurunan yang drastis, kurang lebih dari 833 Milyar lebih. Sebuah angka yang besar dan mempengaruhi capaian pembangunan Provinsi Jambi.
Kenyataa pahit ini diketahui dari KUA PPAS APBD Murni tahun 2025 yang hanya diproyeksikan sebesar 4,360,382,820,291 (Empat Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Milyar lebih). Besaran APBD ini jauh lebih kecil dibanding APBD perubahan tahun 2024 yang mencapai 5.193.411.463.748 ( Lima Triliun Seratus Sembilan Tiga Milyar lebih).
” Miris ya, jauh dari mantap, APBD Provinsi Jambi justru mengalami penurunan, inikan sebuah bukti, bahwa ekonomi kita menurun, semua sektor pendapatan berkurang, mau dibawa kemana Provinsi ini oleh pemimpinnya, ” ungkap Dr. Noviardi Ferzi Pengamat Top Jambi (2/11) di Jambi barusan.
Noviardi mengatakan penurunan APBD Provinsi Jambi ini dapat dilihat dari rencana target Pendapatan Daerah berjumlah 4,31 trilyun rupiah. Jumlah tersebut berkurang sejumlah 354,51 miliar rupiah jika dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sejumlah 4,66 trilyun rupiah atau turun sebesar 7,6 persen.
” Jika kita baca dari pengantar KUA PPAS nya penurunan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penurunan target pada hampir semua komponen pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sama. Lebih gawat, jika transfer pusat juga turun, ” imbuhnya.
Selanjutnya, ia mengatakan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Jambi dari tahun ke tahun jangan berdasarkan keinginan, namun karena kebutuhan. Tentunya, dengan disesuaikan kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Menurutnya, dalam perencanaan anggaran mesti ada prioritas dari yang dibutuhkan.
“Jangan menyusun APBD karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Jadi, kalau karena kebutuhan memang benar-benar yang prioritas, kebutuhan rakyat ya, bukan kebutuhan pilkada, pilgub ini, ” jelasnya.
Ditambahkan, penyusunan APBD harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar Pemprov Jambi maupun pemerintah kabupaten/ kota se-Jambi mendukung transformasi ekonomi, seperti inflasi, ketahanan pangan dan stabilitas harga, stunting, investasi, dan terutama terkait kemiskinan ekstrem.
“Mohon di kabupaten/ kota kaitannya dengan struktur politik anggaran untuk APBD 2025, juga menyangkut bagaimana kita bisa mengurangi menangani kemiskinan ekstrem, baik itu kaitannya dengan kebutuhan infrastruktur dasar, mengurangi beban pengeluaran orang miskin, menambah daya belinya, maupun pengurangan kantong-kantong kemiskinan,” pungkasnya.***
