TEBO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo siap melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penghematan anggaran negara. Hal ini disampaikan oleh Penjabat (PJ) Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, pada Jumat (31/1).
Menurut PJ Bupati, pihaknya masih menunggu aturan turunan dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Inpres tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Pada prinsipnya Pemkab Tebo siap melaksanakan Inpres tersebut, dan sekarang kita masih menunggu aturan turunan dan Juknis sebagai panduan pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Juknis sangatlah penting. “Juknis diperlukan agar pelaksanaan penghematan anggaran ini berjalan sesuai aturan, termasuk dalam menentukan pos mana saja dalam APBD yang perlu dilakukan pemotongan,” jelasnya.
Selain itu, PJ Bupati juga menyoroti perlunya kejelasan dalam proses perubahan APBD. “Apakah perubahan APBD ini perlu dilakukan bersama DPRD Tebo atau tidak, semuanya harus jelas dulu. Makanya, sebelum ada Juknis dan aturan turunannya, kita belum bisa melaksanakan karena takut salah,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan penghematan harus dilakukan dengan cermat agar tidak menghambat program prioritas daerah. “Jangan sampai kebijakan ini malah mengganggu program-program penting yang sudah direncanakan,” katanya.
Ketika ditanya mengenai dampak penghematan ini terhadap proyek-proyek tahun 2024 yang mengalami tunda bayar ke 2025, PJ Bupati menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berpengaruh.
“Tidak ada pengaruhnya terhadap proyek-proyek yang tunda bayar. Itu tetap menjadi prioritas utama untuk dibayarkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa proyek tunda bayar adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan. “Ini sudah menjadi komitmen kita. Proyek-proyek yang sudah berjalan dan mengalami tunda bayar tetap akan diprioritaskan untuk diselesaikan,” katanya.
Lebih lanjut, PJ Bupati mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tebo untuk bersiap menghadapi kebijakan penghematan anggaran ini. “OPD harus mulai menyesuaikan diri dan mengidentifikasi pos anggaran yang bisa diefisienkan tanpa mengganggu layanan publik,” katanya.
Ia juga meminta OPD tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat. “Jangan sampai penghematan ini malah membuat layanan publik terganggu. Kita harus bisa mengelola anggaran dengan baik,” ujarnya.
Meski begitu, PJ Bupati optimistis Pemkab Tebo dapat menjalankan kebijakan ini dengan baik. “Yang penting kita patuh pada aturan dan menjalankan kebijakan ini dengan penuh kehati-hatian,” pungkasnya.
Salpandri
