BERITA TANJAB TIMUR – Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Rantau Makmur, RT 01 Dusun 2 SK10, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, menuai sorotan. Proyek ini diduga dikerjakan asal-asalan tanpa papan informasi yang menjelaskan anggaran atau sumber dana, sehingga menimbulkan dugaan adanya indikasi penyelewengan.
Warga setempat mengungkapkan bahwa selama proses pembangunan, kualitas pengerjaan tampak rendah, salah satunya terlihat dari tidak digunakannya mesin molen sebagai alat pencampur beton. “Jalan ini baru dibangun sekitar tiga bulan lalu saat musim panen cabai. Tapi kami tidak pernah melihat mesin molen digunakan oleh pekerja,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada media, Senin (16/12/2024).
Saat dimintai klarifikasi melalui aplikasi WhatsApp, Kepala Desa Rantau Makmur, Murgianto, justru mengaku tidak mengetahui detail proyek tersebut. “Sepertinya itu dari Perkim (Kabupaten Tanjung Jabung Timur), saya pun tidak tahu siapa yang mengerjakannya. Panjangnya berapa juga saya tidak tahu. Konfirmasi saja ke Pak Sugeng,” jelasnya.
Sugeng, perwakilan dari Gabungan Kelompok Tani yang disebut oleh Kades, juga mengungkapkan ketidaktahuan terkait sumber dana pembangunan. “Sepertinya itu dana dari pusat (APBN), yang mengerjakan bukan orang sini. Mereka kerja malam-malam, dan panjangnya sekitar 400 meter. Warga sini tidak ada yang mau ikut karena bayarannya murah,” ungkap Sugeng.
Minimnya pengawasan dari instansi terkait menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Beton yang seharusnya kokoh kini sudah mulai retak, meskipun baru selesai dibangun beberapa bulan lalu. Kondisi ini diduga akibat pengerjaan yang tidak memenuhi standar, baik dari segi alat maupun material.
Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak pelaksana proyek turut mempersulit masyarakat untuk mengetahui sumber dana dan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek ini tidak transparan dan dikerjakan tanpa pengawasan memadai.
Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek publik. Tanpa pengawasan yang baik, kualitas pembangunan rentan bermasalah, yang akhirnya merugikan masyarakat sebagai pengguna utama infrastruktur. Pemerintah diharapkan segera turun tangan untuk mengevaluasi dan menyelesaikan persoalan ini.
Salaming
