JAMBI – Kritik tajam terus bergulir atas proyek-proyek multi years di Provinsi Jambi. Belum lama ini, kritikan tajam dikontarkan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasdem.
Ketua Fraksi Gerindra, Putra Absor Hasibuan mengungkap bahwa setidaknya terdapat 5 proyek multiyears yang sudah mulai berlangsung dari 2023 hingga kini dibawah pengawasan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Namun hasilnya menuai banyak respons negatip dari berbagai kalangan masyarakat.
“Kita minta memang seluruh proyek multi years itu harus benar-benar tutun ke lapangan, kita cek benar. Baru kita nyatakan bahwa itu memang benar-benar sesuai peruntukannya atau tidak. Kalau memang belom (sesuai) kita minta kepada kontraktornya apapun yang terjadi masih ada waktu untuk diperbaiki,” ujar Putra Absor, Jumat kemarin 13 Juni 2025.
Anggota Fraksi Gerindra Hambali, juga merespons terutama terkait multi years Rp 150 M yang digarap oleh PT Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP). Menurut dia, sedari awal proyek multiyears dirancang untuk tidak terpisah-pisah nilai anggarannya.
“Karna multiyears itukan satu kesatuan, tidak boleh tercecer-cecer. Karna itu perencanaan harus matang dari awal. Umpanya Islamic Center, lebih kurang Rp 150 Milyar. Itu seharusnya sudah terukur, untuk ini itu. Tidak ada lagi selesai habis anggaran nambah lagi, nambah lagi,” ujar Hambali.
Selain kesatuan penganggaran, dia juga menyoroti nihilnya pemerataan pembangunan dari total Rp 1.2 Trilun anggaran untuk mendanai 5 proyek multi years di Provinsi Jambi.
“Kita kan harus pemerataan (pembangunan). Multiyears ini tidak ada pemerataan. Sedangkan program ini harus menyentuh 11 kabupaten/kota,” katanya.
Berbeda dengan Putra Absor dan Hambali, anggota Fraksi Nasdem Izhar Majid dengan tegas mengatakan bahwa ke-5 proyek multiyears di Provinsi Jambi harus segera diperiksa oleh aparat penegak hukum. Berkaca dari konsisi saat ini, dia juga meminta agar proyek multiyeas ditiadakan kedepannya.
Dia pun mengajak untuk kedepan Anggota DPRD Provinsi Jambi turun ke titik 5 proyek multiyears untuk melakukan pengecekan langsung.
“Dan berapa pun temuan dibawah nanti, kapan kita ke Dinas kita bawa laporan ini ke KPK. Itu harapan kami, mudah-mudahan kedepan untuk lebih hati-hati lagilah,” ujar Izhar Majid.
Legislator Nasdem tersebut berpandangan bahwa dengan segala gonjang-ganjing yang terus bergulir atas proyek multiyears terutama Islamic Center. Sudah sepatutnya APH masuk dan memeriksanya demi meyakinkan masyatakat Jambi.
“Kalau bagi saya bawa ke ranah hukum, 5 titik muktiyears ini harus diperiksa semuanya. Apalagi multiyeas yang ada di daerah-daerah terpencilkan.” katanya.***
